MASRIZAL APRESIASI SATPOL PP/WH MERAZIA SALON DI ACEH BARAT

Masrizal, S.Si
Anggota DPRK Aceh Barat

Anggota DPR Aceh Barat Masrizal, S.Si mendukung penuh tindakan razia terhadap salon-salon yang menjadi tempat bernaung pelaku LGBT, bahkan bukan tidak mungkin telah terjadi tindakan maksiat mengingat tidak adanya pengawasan di salon-salon tersebut.
“Saya sangat mengapresiasi langkah pemkab Aceh Barat dalam hal ini Satpol PP/WH dan instansi TNI/Polri terhadap langkah penegakan syari’at Islam terutama untuk kasus LGBT,” papar wakil rakyat mewakili Kec. Johan Pahlawan dan sekitarnya ini.
Beliau juga mengharapkan agar razia dapat dilaksanakan secara rutin mengingat penyakit masyarakat terutama LGBT sangat meresahkan dan mudah berkembang di kalangan pemuda.
“Kedepan, diharapkan razia seperti ini harus rutin dilakukan sehingga penegakan syari’at bisa lebih optimal, termasuk tempat2 lainnya,” lanjut politisi PKS yang saat ini menjabat ketua Komis B DPRK Aceh Barat.
Sebagai penutup, Masrizal mengajak aparat hukum dan elemen masyarakat konsern dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan kampanye sebagai upaya menghadang maraknya perilaku LGBT terlebih di era mudahnya berbagi informasi melalui jaringan internet. “Meminta pihak MPU dan Dinas Syari’at Islam harus lebih konsern dalam melakukan sosialisasi dan kampanye terhadap antisipasi LGBT terutama di kalangan remaja, pemuda, anak sekolah, mahasiswa, maupun orang tua,” pungkasnya.

Suasana salah satu salon yang dirazia

Seperti diketahui bersama, karena dianggap meresahkan masyarakat, beberapa salon yang dikelola oleh para waria (wanita-pria) di Kota Meulaboh Aceh Barat Senin (14/03) digerebek aparat keamanan. Razia ini dimaksudkan agar Kota Meulaboh yang menjalankan Qanun Syariat Islam bisa bersih dari penyakit masyarakat, khususnya lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).
Aparat keamanan yang melakukan razia dipimpin oleh Wilyatul Hisbah (WH) – Satpol PP, dibantu oleh aparat TNI dan polisi. Turut serta dalam rombongan tersebut ulama yang akan melakukan pembinaan secara langsung saat ditemukan perilaku menyimpang.
Kepala Satuan Pol PP-WH Aceh Barat, Ika Suhanas Adli menyatakan agar Bumi Teuku Umar bisa bersih dari perilaku LGBT. “Kita melakukan razia agar jangan ada LGBT di Aceh Barat, karena bertentangan dengan qanun Syariat Islam,” kata Ika Suhanas Adli kepada wartawan.
Perilaku menyimpang lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) bertentangan dengan Qanun Nomor 6 tahun 2013 tentang hukum jinayah. Tak tanggung-tanggung, pelakunya diancam dengan hukuman cambuk sebanyak 30 kali.
“Jika ada yang melanggar laki-laki berubah jadi perempuan, atau perempuan berubah menjadi laki-laki, akan kita proses sesuai dengan ketentuan Qanun Syariat Islam,” katanya.
Masih kata Ika, razia gabungan terhadap LBGT yang digelar kali pertama ini masih dengan cara sosialisasi dan pembinaan di tempat. Bagi pelanggar akan dibimbing oleh ulama setempat dengan pendekatan nilai-nilai Islam.
“Waktu razia tadi di salon kita ada menemukan 2 orang laki-laki yang berubah jadi perempuan untuk hari ini langsung kita bina di tempat, tapi ke depan jika masih ada kita temukan yang seperti itu akan dihukum cambuk 30 kali,” ujarnya.

Read more »

IWAN SULAIMAN TERPILIH SEBAGAI KETUA DPD PKS BANDA ACEH

Banda Aceh - PKS Banda Aceh menyelenggarakan Musyawarah Daerah ke 4. Kegiatan tersebut berlangsung pada ahad (25/10/2015) di Gedung Amel Convention Hall, Lamteh, Ule Kareng. Perhelatan lima tahunan ini berhasil memilih pengurus Dewan Pimpinan Tingkat Daerah PKS Banda Aceh yang baru. Pelantikan pengurus baru ini dipimpin oleh Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah PKS Aceh, Ustad Moharriadi Syafari

Berikut susunan lengkap Dewan Pimpinan Tingkat Daerah PKS Banda Aceh masa khidmah 2015 - 2020 :

Majelis Pertimbangan Daerah

Ketua : Farid Nyak Umar, ST
Sekretaris : Zaqwannur, S.Pd.I

Dewan Syariah Daerah

Ketua : M. Syafei
Sekretaris :Sofnir Rinaldi

Dewan Pengurus Daerah

Ketua Umum : Iwan Sulaiman, S.Ked
Wakil Ketua Umum : Surya Mutiara,A.Md
Sekretaris Umum : Irwansyah,ST
Bendahara Umum : Eriza Lastra, ST
Kabid Kaderisasi : Zulfikar, ST


PKS Aceh Besar

Sementara itu, sehari sebelumnya, sabtu (24/10/2015), PKS Aceh Besar telah lebih dahulu melaksanakan Musyawarah Daerah. Pada Musda kali ini, beberapa wajah baru muncul.
Berikut susunan lengkap pengurus DPTD PKS Aceh Besar masa khidmah 2015 - 2020, yang telah dilantik langsung oleh Ketua Dewan Pengurus Wilayah PKS Aceh, Ustad H. Ghufran Zainal Abidin, MA

Majelis Pertimbangan Daerah

Ketua: Sutan. M. Rusydi, SE,
Sekretaris : dr. Ramadhanus,

Dewan Syariah Daerah

Ketua : Afrial Hidayat, Lc,
Sekretaris : Haffidz,

Dewan Pengurus Daerah

Ketua Umum : Ismunandar, ST,
Wakil Ketua Umum: Zulfikar Aziz, SE,
Sekretaris Umum: Ruslan Effendi, SE,
Bendahara Umum: Junaidi, ST,
Kabid. Kaderisasi : Wahyudi, SE

Read more »

BENCANA ASAP MAKIN PARAH, PKS AKAN UNGSINGKAN WARGA PALANGKARAYA

Palangkaraya - Bencana asap akibat kebakaran lahan di Kalimantan Tengah semakin parah. Masyarakat kini mulai mengkhawatirkan asap berbahaya yang mulai masuk ke dalam rumah-rumah mereka.

Pemerintah pusat maupun daerah dinilai tidak mampu untuk menanggulangi bencana asap tersebut. Demikian diungkapkan Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Heru Hidayat, di Palangkaraya, Kamis (22/10/2015).

Dengan kondisi asap yang makin membahayakan, PKS Kalteng berinisiatif akan mulai mengevakuasi warga mulai Jumat (23/10) besok. "Banyak masyarakat yang berpendapatan pas-pasan pasrah dengan kondisi yang dialami," ujar Heru.

Bahkan, Heru mengungkapkan, penderita Infeksi Saluran Pernafasan atau ISPA semakin meningkat, baik anak-anak maupun orang tua. Heru mengajak seluruh pihak untuk turun tangan dan memberikan perhatian lebih pada bencana asap.

"Apapun sebabnya, pembakarankah, kebakaran tak disengaja ataupun fenomena El Nino yang memperparah, kita tidak bisa tutup mata, ini masalah nyawa anak negeri yang dalam bahaya," ujarnya.

PKS Kalteng telah melakukan upaya-upaya untuk membantu masyarakat. Heru menyampaikan, partai yang dipimpinnya telah menurunkan tim kepanduan selama tiga pekan belakangan ke beberapa titik api untuk ikut memadamkan kebakaran lahan.

"Selain itu pembagian masker rutin kami lakukan. PKS juga menjadikan kantor partai sebagai posko kesehatan buat masyarakat," ungkap Heru.

Heru menyatakan upaya-upaya yang dilakukan PKS tentu masih terbatas. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk berpartisipasi membantu masyarakat di daerah terdampak asap.

"Secara umum kami butuh obat-obatan dan tenaga medis, kemudian alat transportasi untuk evakuasi, selain itu untuk penanggulangan kebakaran alat pemadam kebakaran juga dibutuhkan," ujar Heru.

PKS, ujar Heru, mengapresiasi kerja-kerja relawan di lapangan dari berbagai organisasi. "Atas nama kemanusiaan kita tak perlu menunggu makin banyaknya korban berjatuhan tapi saling bahu membahu," pungkasnya. (detik.com)

Read more »

PENGURUS BARU PKS ACEH BARAT DILANTIK

Pengurus PKS Aceh Barat periode 2015 - 2020, dilantik oleh Ketua Umum DPW PKS Aceh, H. Ghufran Zainal Abidin, MA. Pelantikan tersebut dilakukan dalam Musyawarah Daerah Ke 4 PKS Aceh Barat, yang diselenggaran di gedung SKB Lapang Meulaboh pada Ahad (18/10/2015).

Pengurus yang baru dilantik adalah Murdani, ST (Ketua Umum), Damrus, SE (Waketum), Fauzi, SP (Sektretaris Umum), Safrizal, SE (Bendahara Umum) dan Andre Kurniawan (Ketua Bidang Kaderisasi).

Sebelumnya, Pemilihan Umum Internal untuk memilih Pengurus Harian PKS Aceh Barat, telah digelar pada dua minggu yang lalu. Dalam aturan internal PKS, Pengurus Harian dipilih dalam PUI, lalu kemudian dikukuhkan dan dilantik dalam Musyawarah Daerah.

Read more »

PKS ACEH BARAT MENYELENGGARAKAN MUSYAWARAH DAERAH

Safrizal, SE

Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Aceh Barat, akan menyelenggarakan Musyawara Daerah Ke 4. Kegiatan tersebut akan berlangsung pada hari Ahad, 18 Oktober 2015 mendatang.

Ketua Panitia Musda ke 4 PKS Aceh Barat, Safrizal, SE, menyampaikan, bahwa kegiatan Musda ini merupakan ajang konsolidasi dan silaturahim kader PKS Aceh Barat.

Selain itu, Safrizal menambahkan, Musda kali ini juga akan mengumumkan pengurus Partai yang telah dipilih pada Pemilihan Umum Internal yang telah dilakukan beberapa waktu lalu.

"Kegiatan PUI tersebut telah diselenggarakan bersamaan dengan PUI untuk memilih pengurus DPW Aceh beberapa minggu yang lalu" ungkap Safrizal, yang juga Sekretaris Umum DPD PKS Aceh Barat tersebut.

Ia menjelaskan, bahwa seluruh hasil PUI tersebut, dibawa ke DPW untuk dihitung. "Jadi kami belum tahu siapa siapa saja yang terpilih menjadi pengurus harian DPD PKS Aceh Barat periode 2015 - 2020, karena hasil baru akan di umumkan pada Musda tersebut" katanya menambahkan.

Sementara itu, Ketua DPD PKS Aceh Barat, Murdani, menambahkan, bahwa kegiatan Musda ini merupakan satu rangkaian besar kegiatan, yang dimulai dari PUI untuk memilih anggota Majelis Syuro PKS beberapa yang lalu, kemudian dilanjutkan Munas, lalu setiap pengurus Propinsi melaksanakan Musyawarah Wilayah, dan kemudian saat ini seluruh DPD PKS se Indonesia akan melaksanakan Musyawarah Daerah. "Ini merupakan proses regenerasi internal PKS. Dan siapapun yang terpilih akan melaksanakan visi, misi dan arahan partai". Ungkap Murdani.

Read more »

MUSYAWARAH WILAYAH PKS ACEH

PKS Aceh menyelenggarakan Musyawarah Wilayah Ke 4. Dalam musywil kali ini, Ghufran Zainal Abidin dan Khairul Amal kembali dipercaya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum Dewan Pengurus Wilayah PKS Aceh Periode 2015 - 2020.

Musywil yang berlangsung pada 11 Oktober 2015 di Asrama Haji Banda Aceh tersebut, juga menetapkan Moharriadi yang sebelumnya Wakil Ketua Umum, sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah PKS Aceh.

Berikut susunan lengkap Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW) PKS Aceh Periode 2015 - 2020 :

Majelis Pertimbangan Wilayah
Ketua             : Moharriadi
Sekretaris     : Razali, S.Ag

Dewan Syariah Wilayah
Ketua             : Salman Syarifuddin Alhafidh, MA
Sekretaris     : Irawan Abdullah, S.Ag

Dewan Pengurus Wilayah
Ketua Umum : H. Ghufran Zainal Abidin, MA
Wakil Ketum  : H. Fuady Sulaiman, ST
Sekum             : Khairul Amal, SE
Bendum          : Tgk. Makhyaruddin Yusuf
Kabid Kaderisasi : Bustanul Arifin.

Read more »

PKS ACEH BARAT MENYELENGGARAKAN DONOR DARAH

MEULABOH-Dalam rangka Musyawarah Wilayah Ke 4 PKS Aceh dan Musyawarah Daerah ke 4 PKS Aceh Barat, Panitia Musda menyelenggarakan Bakti Sosial Donor Darah. Kegiatan ini bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh.

Ketua Panitia Musda, Safrizal, mengatakan, kegiatan ini diikuti oeh para kader dan pengurus Aceh Barat serta masyarakat umum. Kegiatan ini merupakan rangkaian Donor Darah yang dilakukan PKS di seluruh Kabupaten/Kota se Aceh.

Sementara itu, Ketua DPD PKS Aceh Barat, Murdani, berharap, semoga donor darah ini bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Ia juga berharap, pengurus PKS Aceh Barat yang baru, akan menjadikan kegiatan ini sebagai kegiatan rutin.

"Semoga pengurus baru akan menjadikan kegiatan ini sebagai kegiatan rutin mereka" pungkas Murdani, yang akan segera mengakhiri masa jabatannya tersebut. (admn)

Read more »

PKS TAK SEPAKAT KPK DIBATASI 12 TAHUN

Hidayat Nur Wahid

JAKARTA - Sejumlah fraksi di DPR RI mengusulkan revisi UU KPK, tapi fraksi bPKS menolak usulan revisi itu, kata Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nurwahid yang juga Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.

Hidayat Nurwahid mengatakan hal itu ketika menerima kunjungan pengurus Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) yang akan menyelenggarakan sidang tanwir IMM di Manado, Sulawesi Utara, pada 28-31 Oktober 2015.

Dia menjelaskan pada usulan revisi UU KPK itu salah satu substansinya adalah membatasi keberadaan KPK hanya selama 12 tahun ke depan.

"Pertimbangannya, KPK adalah lembaga ad-hoc sehingga keberadaannya ada batas waktunya," katanya. Namun menurut Hidayat, KPK meskipun lembaga ad-hoc tapi tidak bisa dibatas keberadaannya hanya sampai 12 tahun ke depan.

Jika KPK dihapuskan, kata dia, maka lembaga penegakan hukum yang akan melakukan pemberantasan korupsi adalah kejaksaan dan kepolisian.

"Tidak ada jaminan kepolisian dan kejaksaan sudah independen dan profesional dalam memberantas korupsi pada 12 tahun mendatang," tegasnya.

Mantan Ketua Fraksi PKS DPR RI ini berharap, DPR RI lebih fokus bekerja pada legislasi. Menurut dia, KPK yang sudah bekerja secara independen dan profesional justru perlu dikuatkan kewenanganya.

"Yang perlu diperbaiki, adalah koordinasi antara KPK dengan kepolisian dan kejaksaan, bukannya malah menghapus KPK," katanya.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak sepakat pada usulan revisi UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ingin keberadaan lembaga antikorupsi itu hanya sampai 12 tahun mendatang. (antaranews.com)

Read more »

PKS JABAR INGIN SAPU BERSIH PILKADA SERENTAK

Tate Qomaruddin, Lc

BANDUNG -- DPW PKS Jabar menargetkan mampu menyapu bersih kemenangan dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015. Rasa optimisme ini tumbuh karena persiapan pemenangan telah dilakukan sejak lama.

"Kami targetkan semuanya bisa menang," ujar Ketua DPW PKS Jabar, Tate Qomarudin kepada wartawan, Rabu (7/10).

Menurut Tate, dari tujuh daerah yang menggelar Pilkada serentak, pihaknya menempatkan tiga kader sebagai calon. Yakni, calon Wakil Wali Kota Depok, calon Wakil Bupati Bandung, dan Calon Bupati Sukabumi.

Selain di tiga daerah tersebut, kata Tate, pihaknya juga menargetkan kemenangan serupa di daerah lainnya seperti di Karawang dan Cianjur. Meski  tidak menempatkan calon secara langsung di daerah tersebut, tapi pihaknya akan tetap memberikan dukungan kepada partai lain yang menjadi koalisi.

DPW PKS Jabar, kata dia, telah melakukan persiapan sejak lama untuk meraih kemenangan di Pilkada Serentak. Kader juga mendapat sosialisasi bahwa ukuran pemenangang politik adalah Pilkada.

Sejumlah cara dilakukan demi meraih target pemenangan mulai dari silaturahmi hingga direct selling. Selain itu, sejumlah pentinggi pengurus pusat juga akan terjun langsung dalam kegiatan kampanye. "Semua orang pusat akan turun, mulai dari Presiden dan Sekjen," katanya.

Namun, kata dia, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan cukup repot untuk ikut kampanye. Karena dia perlu cuti terlebih dahulu. "Tapi saya yakin beliau sebagai kader partai pasti akan ikut mendukung," katanya. (republika.co.id)

Read more »

TAK MAU DIBOHONGI LAGI OLEH PEMERINTAH, PKS TOLAK REVISI UU KPK

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali mewacanakan revisi UU Nomor 32 tahun 2002 tentang KPK. Namun PKS tegas menolak wacana revisi ini dari DPR, karena khawatir kembali ditipu oleh pemerintah.

"Juni 2015 Pemerintah mengusulkan Revisi UU KPK. Tiba-tiba pemerintah balik badan. Citra DPR dipermalukan," ujar Ketua DPP PKS Bidang Polhukam, Almuzzammil Yusuf dalam keterangan persnya, Rabu (7/10).

Selain itu, Muzzammil melihat perbedaan yang diungkapkan fraksi di DPR tentang revisi UU KPK ini terlalu tajam. Sehingga dia menilai lebih baik pemerintah yang mengusulkan lebih dulu.

Ketua DPP PKS bidang Polhukam ini menyatakan, pemerintahlah yang harusnya mengusulkan perubahan jika benar-benar ingin merevisi UU KPK. Pihak DPR, akan menyiapkan daftar inventaris masalah (DIM) versi parlemen.
 

"PKS menolak usulan perubahan UU KPK menjadi inisiatif DPR di Baleg. Saya melihat perbedaan antar fraksi terlalu tajam dan bisa menjadi bola liar. Jika pemerintah serius ingin merevisi silakan RUU itu jadi usul Pemerintah. Kami akan siapkan DIM versi kami." kata anggota Baleg DPR ini.

Dia melihat, lebih baik pemerintah fokus dengan perbaikan kondisi ekonomi dari ancaman krisis. Termasuk soal kabut asap yang semakin parah terutama di Provinsi Riau.

"Prioritas agenda utama pemerintah dan DPR saat ini adalah mencari solusi penyelesaian agar Indonesia segera keluar dari krisis mata uang rupiah, pangan, asap, dan air. Ini yang saat ini dibutuhkan rakyat," kata dia.

Memasukkan RUU KPK tiba-tiba di tengah jalan, menurut Muzzammil, seakan-akan darurat akan menimbulkan perdebatan yang kontraproduktif.

"DPR dan Pemerintah harus berempati dengan kondisi rakyat. Kita tidak boleh berpolemik di tengah rakyat sedang menderita," tegas dia.

Kalaupun pemerintah ngotot ingin revisi UU KPK, kata Muzzammil, harus ada sejumlah kesepakatan antara DPR dan pemerintah. Misalnya, memperkuat lembaga KPK, bukan malah mempereteli kewenangan KPK.

"Misalnya, kita harus sepakati bersama masih sangat membutuhkan KPK untuk memberantas korupsi dengan kewenangan pencegahan, penindakan, dan penuntutan. Tidak boleh dikurangi supaya tidak ompong. Malah harus kita perkuat dengan Komite Etik yang permanen supaya jika ada penyelewengan oknum KPK bisa langsung ditindak," pungkasnya. (merdeka.com)

Read more »

APAPUN HASIL MUSWIL, KADER PKS SIAP JADI ‘PRAJURIT’ SEJATI

Denpasar (5/10) – Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri menyampaikan rasa bangga atas dilaksanakannya Muswil PKS Bali. Ia berpesan bahwa apapun hasil Muswil, kader PKS harus siap sebagai prajurit sejati.
“Apapun hasil Muswil, kita harus siap karena kita sejatinya adalah prajurit yang siap ditempatkan di manapun berada,” pesan Salim saat memberikan arahan dalam Muswil PKS Bali di Hotel Grand Inna Bali Beach Denpasar, Ahad (5/10).
Salim juga memberikan apresiasi tinggi atas penyelenggaraan Muswil PKS Bali. Selain berjalan mulus, acara juga melibatkan kader dan anak kader dalam rangkaian acara seni dan hiburan.
“Muswil di Bali pergantian kepemimpinan begitu mulus, bukan hanya kita yang bangga, tetapi juga Gubernur Pastika seperti yang beliau sampaikan, bahwa PKS satu-satunya partai yang berhasil merealisasikan musyawarah mufakat dari partai yang ada di Indonesia,” kata Salim.
Sementara itu, Mudjiono kembali mengemban amanah sebagai Ketua DPW PKS Bali periode 2015-2020. Di dalam pidato politik pertamanya setelah dilantik Mudjiono mengajak semua pengurus dan kader PKS Bali untuk mengemban amanah dan tanggung jawab bersama.
“Innalillahi wa inna ilaihi rojiuun. Sungguh merupakan sebuah amanat yang berat bagi kami hari ini untuk berdiri di hadapan para hadirin, menyampaikan pidato politik yang merupakan bagian dari komitmen kami karena ditunjuk kembali sebagai Ketua DPW PKS Bali hasil Muswil 2015,” kata Mudjiono dalam orasi politiknya.
Mudjiono mengajak seluruh pihak bersinergi memberikan yang terbaik bagi masyarakat Bali. “Mari kita semua bersinergi menjalankan amanah yang ada. Kesuksesan PKS di Bali kedepan adalah tanggung jawab kita semua. Sebesar maupun sekecil apapun peran yang kita jalankan adalah bagian proses kemenangan PKS di Bali,” terang Mudjiono.
Keterangan Foto: Ketua DPW PKS Bali Mudjiono (tengah), Ketua DPP PKS Bidang Wilda Bali Nusra Sugeng Soesilo (kiri), serta Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri (kanan) saat penandatanganan surat pelantikan DPTW PKS Bali, Ahad (5/10).

Read more »

INI ARTI LOGO MUNAS IV PKS

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) ke-4 di Depok, Jawa Barat pada 14-15 September 2015 mendatang. Munas kali ini menggunakan logo yang terinspirasi dari filosofi padi.

"Seperti padi, semakin berisi semakin merunduk. Simbol ini menunjukkan kerendahan hati, dengan kerendahan hati itu kita berkhidmat untuk rakyat," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Taufik Ridlo dalam rilis yang diterima ROL, Senin (31/8).

Ketua Panitia Penyelenggara Munas ke-4 PKS ini mengemukakan Panitia mengadakan sayembara  untuk memilih logo Munas ke- 4 PKS. Panitia juga ingin melibatkan kader, simpatisan dan masyarakat dalam menyukseskan Munas ke-4 PKS.

Dari sekian banyak karya yang masuk ke meja panitia, lanjutnya, akhirnya dipilihlah logo dengan simbol padi ini. "Kreasi dari kader ada tiga puluhan dan dipilih logo padi ini," kata Taufik.

PKS akan menggelar Munas ke-4 pada 14-15 September 2015 di Depok, Jawa Barat. Salah satu agenda penting Munas ke-4 PKS adalah pengukuhan struktur Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS masa bakti 2015-2020. 

(republika.co.id)

Read more »

NASIR JAMIL : RANCANGAN KUHP MASIH KONTRADIKSI

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir Djamil mengungkapkan bahwa masih ditemukan kontradiksi system kodifikasi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang disampaikan pemerintah melalui surat presiden pada 5 Juli 2015 lalu.
"Rekodifikasi dalam RKUHP terlihat setengah hati, masih ditemukan kontradiksi sistem kodifikasi di dalamnya," kata Nasir dalam keterangnya diterima Tribunnews.com, Rabu (2/9/2015).
Nasir menilai, beberapa kontradiksi itu terlihat dari penyimpangan aturan main dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
"Penempatan istilah dalam RKUHP justru ditempatkan pada Bab terakhir RKUHP yakni Pasal 164-Pasal 217, sejatinya istilah diletakkan pada Bab 1, jika kita mau taat asas dalam pembentukan peraturan perundang-undang," kata Nasir.
Selain itu, Nasir menilai RKUHP tersebut juga tak berhasil meninggalkan warisan kolonial. Sebab model pembukuan RKUHP tidak jauh berbeda dengan KUHP kolonial yang terdiri dari dua buku.
"Buku pertama berbicara tentang ketentuan umum dan buku kedua tentang tindak pidana (kejahatan), namun yang membedakan pada KUHP Kolonial ada buku Ketiga yang berbicara mengenai pelanggaran," kata Nasir.
Nasir menambahkan pihaknya menilai RKUHP belum berhasil menyatukan sistem pemidanaan dan tumpang tindihnya ketentuan pidana dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Menurutnya hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 218 RKUHP yang menyatakan ketentuan dalam Bab 1 sampai dengan Bab V buku kesatu berlaku juga untuk perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang.
‎Untuk itu, Nasir berharap dalam kerangka politik hukum, persoalan system kodifikasi dalam RKUHP ini perlu dipertegas sebelum adanya pembahasan.
"Persoalan system kodifikasi ini sangat fundamental, jangan sampai RKUHP justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan kekacauan penerapan pasal dalam peraturan perundang-undangan, penerapan UU tindak pidana khusus dalam RKUHP terkesan asal comot, sehingga RKUHP ini dapat menjadi persoalan baru dalam criminal justice system di Indonesia," imbuh Nasir.
(tribunnews)

Read more »

RELAWAN GELAR RECOVERY UNTUK KORBAN LONGSOR BANJARNEGARA

Bencana tanah longsor yang memporakporandakan salah satu kampung di dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Banjarnegara membuat para korban yang masih hidupmengalami trauma bencana.
Salah satu yang banyak merekam memori menyedihkantersebut adalah anak – anak korban bencana. Untuk itu, relawan perempuan setempat segera melakukan langkah trauma healing untuk para korban tersebut.

“Korban bencana di mana anak – anak, mengalami trauma yang sangat mendalam, yang tentu saja tidak akan mudah untuk melupakannya. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk membuat mereka ceria kembali,” ujar Teguh
Tsuyoi, salah satu relawan bencana setempat, dalam keterangan persnya, Selasa (16/12).
Terhitung sejak Senin (15/12) hingga beberapa pekan kedepan, program trauma healing pascabencana ini kan terus digencarkan untuk anak – anak korban bencana. Lokasi trauma healing yang dilakukan inisiatif relawan setempat adalah di

Desa Ngaliyan, Kecamatan Karangkobar, Banjarnegara, sekitar 500 meter dari lokasi bencana.
“Harapannya dengan programtersebut bisa memhilangkan trauma dan memunculkan semangat untuk belajar, dan mayoritas relawan trauma healing ini adalah perempuan dari santika Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan perlu menyentuh mereka (anak-anak) tersebut untuk recovery,” paparnya.
Program yang akan terusdijalankan, imbuhnya, adalah berbagai macam permainan, pendidikan dan berbagai kegiatan yang menyenangkan. “Program untuk recovery anak – anak diantaranyaadalah game education, dongeng, permainan tradisional dan modern, serta belajarsambil bermain,”tandasnya.

Hingga hari ini, Selasa(16/12), lebih dari 10 anak korban gempa sudah terdata dan mengikutiprogram trauma healing ini. Diprediksi, hingga beberapa hari ke depan, jumlahanak yang akan mengikuti akan terus bertambah, mengingat pengungsi di sejumlahtitik masih banyak, yakni 1.145 jiwa yang tersebar di 10 titik. (suaramerdeka.com)

Read more »

HIDAYAT NURWAHID : PERPU TIDAK LEBIH KUAT DARI UU PILKADA

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum menyampaikan sikap terkait dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Pemilihan Kepala Daerah.

Anggota Majelis Syuro PKS Hidayat Nurwahid mengatakan, PKS akan mengkaji lebih mendalam mengenai Perpu Pilkada yang diterbitkan oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.

Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu mengungkapkan, Perpu sudah ditandatangani namun isi Perpu belum disampaikan oleh SBY. Pada prinsipnya SBY meminta persetujuan dan dukungan agar Perpu Pilkada diterbitkan.

“Kemudian Perpu keluar dengan istilah 10 perbaikan dan itu kontroversi. Kalau hanya itu, kan sudah ada di UU Pilkada. Itulah kawan-kawan kita di KIH dalam paripurna mendukung apapun usulan Demokrat. Namun waktu itu Demokrat WO,” kata Hidayat Nurwahid, dalam perbincangan bersama Radio Republik Indonesia, Selasa (9/12/2014).

Pada dasarnya, lanjut Hidayat, tidak ada perbaikan yang mendasar dari Perpu Pilkada karena didalam UU Pilkada telah diakomodir.

Hidayat Nurwahid mengatakan ada dua ayat penting di UU Pilkada apabila dilaksanakan dengan baik maka potensi korupsi dan suap dapat dicegah. Misal, di UU Pilkada disebutkan apabila terjadi money politik atau politik uang dan suap maka ada sanksi. Apabila praktek kotor itu dilakukan oleh kandidat maka akan diskualifikasi dalam keikutsertaanya pada pilkada, mengembalikan  ke kas negara 10 kali lipat dari uang yang dia keluarkan dan dikenakan pasal pidana korupsi oleh KPK.

“Kalau anggota DPRD maka langsung dipecat, mengembalikan ke kas negara 10 kali lipat dari uang yang dia keluarkan dan dikenakan pasal pidana. Kalau parpol maka di hukum selama satu periode tidak boleh mencalonkan,” jelasnya.

UU Pilkada juga mencegah terjadinya konflik antar pendukung dan relawan. Kandidat harus bertanggung jawab atas konflik yang melibatkan antar pendukung.

“Kalau dulu kan lepas tangan. Perpu ini tidak lebih kuat dengan UU yang telah disepakati antara pemerintah dengan DPR,” tegasnya. Belum ada sikap resmi pula dari KMP. (rri.co.id)

Read more »

FRAKSI DI DPR ACEH: PNA GABUNG NASDEM, GERINDRA GABUNG PKS

Rapat paripurna khusus DPR Aceh Senin (08/12) malam menyepakati pembentukan 7 fraksi DPR Aceh beserta pengurus fraksi DPR Aceh periode 2014-2019.
Sebagaimana surat keputusan masing-masing partai pemiliki kursi di DPR Aceh yang dibacakan sekwan DPR Aceh A Hamid Zein.

Ketujuh Fraksi itu masing-masing Fraksi partai Aceh yang diketuai Kausar, Fraksi partai Golkar diketuai Aminuddin, Fraksi Nasdem diketuai Ramadhana Lubis, Fraksi Demokrat dketuai HT Ibrahim, Frkasi PAN diketuai Asrizal, Fraksi PPP diketuai HT Hamdani dan Fraksi Gerindra-PKS diketuai Abdurrahman Ahmad.

Sementara itu partai-partai yang tidak bisa membentuk Fraksi memilih bergabung kedalam Fraksi utuh, seperti PNA yang memiliki 3 kursi memilih bergabung kedalam Fraksi Nasdem. Sementara itu PKPI dan PBB yang masing-masing memiliki 1 kursi memutuskan bergabung dalam Fraksi Golkar, sedangkan PDA yang juga punya 1 kursi bergabung ke fraksi PPP.
Seperti diketahui dari 15 partai politik lokal dan nasional peserta pemilu di Aceh pada 9 April 2014 silam, hanya partai Hanura dan PDIP yang sama sekali tidak mendapatkan kepercayaan masyarakat Aceh. (portal.radioantero.com)

Read more »

ANGGARAN JILBAB UNTUK POLWAN CAIR, PKS PUJI KAPOLRI

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Nasir Djamil mengapresiasi Kapolri Jenderal Sutarman yang telah merealisasikan janjinya untuk mencairkan anggaran jilbab bagi polisi wanita di lingkungan POLRI. Pasalnya, realisasi ini secara langsung juga menjadi jawaban bahwa polwan diperbolehkan menggunakan jilbab.

"Komisi III tentu gembira karena Kapolri telah memenuhi janjinya saat raker terdahulu. Ini merupakan kado awal tahun Kapolri untuk para polwan. Ini sinyal kuat Kapolri mengizinkan polwan untuk memakai jilbab saat berdinas," ujar Nasir Djamil, Selasa (9/12).

Lebih lanjut, politisi asal Aceh ini meminta Kapolri untuk memberikan pengarahan kepada struktural Polri di bawah hingga tatanan sektor (polsek) di daerah-daerah supaya tak ada lagi pelarangan bagi polwan yang berkeinginan untuk memakai jilbab saat melaksanakan tugas.
"Hingga saat ini, kami masih mendengar ada juga pimpinan polri di tingkat daerah yang melarang polwan memakai jilbab,"tandasnya.

Pada Senin (8/12), Mabes Polri memutuskan untuk menganggarkan pembelian jilbab dalam komponen belanja seragam untuk para polwan.
Dari total Rp 51,6 triliun anggaran yang telah disetujui, Rp 13 triliun atau 28 persen untuk belanja barang di mana di dalamnya ada komponen belanja seragam, BBM (bahan bakar minyak) untuk operasional, dan alat penunjang. Nah, di dalam komponen belanja seragam ini dijelaskan bahwa dana ini telah dianggarkan untuk pembelian jilbab sebesar Rp 600 juta.
(www.konfrontasi.com)

Read more »

"CARUT MARUT KURIKULUM 2013, ERA SBY & ERA JOKOWI" by @A_Zainuddin

1. Kurikulum 2013 memang unik dan kontroversial. Pemberlakuannya oleh pemerintah SBY aneh dan pembatalannya oleh Jokowi menyedihkan.

2. FPKS mendorong agar kurikulum kita dperbaiki dan dikembangkan. Mengingat kurikulum ini hanya menghasilkan orang2 yg siap cari pekerjaan.

3. Awalnya FPKS menyambut baik rencana pemerintah yg akan mengevaluasi dan mengganti dengan Kurikulum baru yg desebut dg Kurikulum 2013.

4. Namun, setelah melihat konsep yg belum jelas dan persiapan yang apa adanya, FPKS menolak penerapan Kurikulum tsb yg dimulai Juli 2013.

5. Penerapan Kurikulum baru pd Juli 2013 terkesan sangat dipaksakan. Tdk menggunakan tahapan2 pengembangan kurikulum yg seharusnya.

6. Kata kawan dari Fraksi yg saat ini jadi pendukung pemerintah:pemaksaan ini krn Menterinya yg kepingin punya karya monumental sblm lengser

7. Menjelang Juli 2013, seorang anggota Pusat Kurikulum mengatakan:Puskur tdk dilibatkan dan tdk tahu apa2 terkait penyusunan Kurikulum 2013

8. Sebab lain FPKS menolak kurikulum 2013, karena adanya keanehan dalam perencanaan dan pengajuan anggaran.

9. Di akhir tahun 2012, kemendikbud mengajukan anggaran evaluasi& penyusunan kurikulum baru sebesar 600an milyar. Dan itu yg disetujui DPR

10. Tiba-tiba pd Januari 2013, Kemendikbud mengajukan perubahan anggaran menjadi 1,2 T. Sebulan kemudian merubah usulan menjadi 2,5 trilyun.

11. Raker komisi X dg Kemendikbud Mei 2013 diambil keputusan dg voting Fraksi. FPKS tetap menolak penerapan Kurikulum baru pada Juli 2013.

12. Sikap FPKS didukung dua fraksi lain, P3 dan PAN. Meski kalah voting, kami berhasil mengembalikan anggaran Kurikulum baru ke 600 milyar

13. FPDIP salah satu pendukung penerapan kurikulum baru tsb pada Juli 2013.Aneh kalau pemerintahan PDIP saat ini membatalkan kurikulum 2013.

14. Namun demikian, menurut kami, pembatalan kurikulum 2013 oleh Pemerintah Jokowi saat ini adalah kebijakan yang salah dan sia-sia.

15. Seharusnya pemerintah Jokowi cukup menunda penerapannya bagi kelas dan sekolah yg belum melaksanakannya.

16. Harusnya Pemerintah bertekad memperbaiki konsep dan penyiapan yg lebih baik agar dana trilyunan rupiah yg sdh digunakan tidak mubadzir.

17. Anggaran kurikulum 2013 pada ABPN 2013 sebanyak 600 milyar. APBN 2014 sebanyak 2,49 trilyun. Seharusnya APBN 2015 sebanyak 1,3 trilyun.

18. Bila kita membatalkan penggunaan anggaran 1,3 trilyun, tp jangan menyia2kan yg anggaran yg sdh digunakan sebesar 3,09 trilyun rupiah.

* H.Ahmad Zainuddin Lc, Anggota DPR RI 2009-2014 F-PKS Dapil DKI Jakarta

source : wwwpkspiyungan.org

Read more »

PKS : PERPPU PILKADA MASIH DIRAPATKAN

Partai Keadilan Sejahtera belum resmi mengumumkan sikap politik mereka terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Perpu Pilkada).

"Semua masih dirapatkan di internal partai," kata juru bicara PKS, Mardani Ali Sera, saat dihubungi, Senin, 8 Desember 2014. Namun demikian, Mardani memprediksi sikap PKS tidak akan berubah, yakni menolak pilkada langsung dan mendukung pilkada oleh DPRD.

Menurut Mardani, pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo tak mempengaruhi sikap Koalisi Merah Putih. "Jika ada partai di Koalisi Merah Putih yang berubah haluan setelah pertemuan antara SBY dan Jokowi, itu urusan mereka masing-masing," ujarnya.

"Tapi PKS tak akan berubah haluan. Kami tidak terpengaruh."
Mardani menuturkan pertemuan SBY dengan Jokowi bukan berarti Demokrat berada di barisan pendukung pemerintah. "Ini hanya dinamika saja, sebagai uji coba bagaimana Koalisi Merah Putih mempertahankan komitmennya di parlemen." (tempo.co)
 

Read more »

APA AMALAN UNGGULAN ANDA, HAI CALON PAHLAWAN

Oleh : ANIS MATTA
Di antara keajaiban hati para pahlawan mukmin sejati adalah cara mereka mengapresiasi karya-karya mereka. Mereka tidak pernah memandang karya-karya besar mereka secara berlebihan, tetapi mereka juga tidak pernah meremehkan pekerjaan-pekerjaan kecil yang mereka lakukan. Besar kecilnya suatu karya atau pekerjaan tidaklah ditentukan oleh satu faktor saja. Misalnya, faktor kemampuan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi cara penilaian terhadap suatu karya dan pekerjaan seorang pahlawan. Misalnya, tingkat kebutuhan saat itu, kesinambungannya dengan pekerjaan-pekerjaan sebelumnya, atau dengan pekerjaan-pekerjaan sesudahnya, luas wilayah distribusi manfaat, tingkat kemampuan pelaku, tingkat keterlibatan orang lain, banyaknya daya dukung, dan seterusnya. Kata kunci yang dapat menyimpul semua faktor tersebut adalah ketepatan. Yaitu, pekerjaan itu tepat pada waktunya, tepat pada sasarannya, tepat pada tempatnya, tepat pada orangnya, tepat pada niatnya, tepat pada caranya, dan tepat pada costnya.

Akan tetapi, bagaimanakah cara kita menilai tingkat ketepatan? Jawabannya adalah pada strategi. Strategilah yang menentukan nilai dari sebuah pekerjaan. Individu dan pekcrjaannya dalam sebuah strategi adalah unit-unit yang tidak berdiri sendiri. Strategilah yang menentukan jenis pekerjaan dan orang yang tepat untuk pekerjaan itu. Jika dalam strategi itu ditentukan bahwa seseorang harus melakukan suatu pekerjaan yang ‘tidak terlihat’ dalam waktu lama, maka ia harus melakukannya. Dan letak kepahlawanannya ada pada keikhlasannya, pada diamnya, dan pada penyelesaian pekerjaan itu pada waktunya. Demikian juga sebaliknya. Dalam kerangka strategi itu, kita mungkin akan menemukan kenyataan-kenyataan yang boleh jadi paradoks dalam pandangan kasat mata kita. Apa yang kita duga sebagai pekerjaan-pekerjaan besar, ternyata mempunyai nilai yang kecil dalam kerangka strategi tersebut. Demikian juga sebaliknya. Para pahlawan mukmin sejati tidak pernah memandang dirinya lebih besar dari strategi. Sebaliknya, ia menyerahkan dirinya untuk menjadi salah satu instrumen dari strategi tersebut. Demikianlah, Rasulullah saw pernah bersabda, "Jangan pernah meremehkan suatu kebaikan, walaupun itu kecil!"

Padanan dari ketepatan dalam bahasa agama kita adalah hikmah. Dan inilah hikmah yang dimaksud oleh Allah sebagai sumber dari semua kebaikan. Allah SWT berfirman, "...Dan barangsiapa yang dianugrahi al hikmah itu, ia benar-benar telah dianugrahi karunia yang banyak..." (Al-Baqarah: 269). Akan tetapi, para pahlawan mukmin sejati itu sama-sama menyimpan sebuah impian di kedalaman jiwa mereka. Mereka semua bermimpi untuk dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan unggulan yang menjadi alasan utama bagi Allah untuk memasukkan mereka kedalam surga-Nya. Seorang sahabat pernah meminta kepada Rasulullah saw agar beliau mendoakan dirinya kepada Allah SWT untuk dimasukkan ke dalam surga. Rasulullah saw lalu mengatakan kepada sahabat tersebut, "Bantulah aku (agar doamu terkabul) dengan memperhanyak sujud." Itulah amal unggulannya. Dan apakah amalan unggulan Anda, hai calon pahlawan?

Read more »