Pemerintah Tunisia semakin tertekan dan menerima proposal dari
serikat buruh sebagai titik awal untuk memulai negosiasi dengan pihak
oposisi sekuler.
Serikat Buruh berpengaruh di Tunisia , UGTT dalam singkatan bahasa
Prancisnya, mengumumkan dalam sebuah pernyataan di halaman Facebook-nya
pada hari Kamis bahwa partai Islam Ennahdha telah setuju atas inisiatif
yang telah diusulkan UGTT sebagai solusi kompromi.
Tetapi pihak Ennahdha belum menerima sepenuhnya usulan UGTT untuk
memintanya membubarkan pemerintahan Perdana Menteri Ali Laarayedh dan
menggantinya dengan pemerintahan sementara yang terdiri dari pemimpin
yang berpengalaman tanpa afiliasi politik.
Tapi untuk pertama kalinya, Ennahdha telah mengisyaratkan kesiapan untuk mulai melakukan negosiasi.
“Pemerintah koalisi tidak akan mengundurkan diri dan akan melanjutkan
tugas sampai dialog nasional mencapai kesepakatan konsensus yang
menjamin penyelesaian transisi demokrasi dan pelaksanaan pemilu yang
bebas dan adil,” kata Ghannouchi.
Rafaa Ben Achour, seorang anggota Partai Nidaa Tounes yang berporos
sekuler, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa tidak ada alasan bagi
Ennahdha takut tindakan keras terhadap partai Islam seperti di Mesir, di
mana tentara menggulingkan Presiden Mohamed Morsi dan menyebabkan
ribuan tewas .
“Tentu saja apa yang terjadi di Mesir memiliki konsekuensi bagi
Tunisia. Dalam sikap Ennahdha, ada keinginan untuk membalas apa yang
terjadi di Mesir. Mungkin, dengan berpegangan ke kekuasaan, Ennahdha
sedang mencoba untuk menunjukkan bahwa Islam politik tidak gagal,” Ben
Achour mengatakan kepada Al Jazeera.
“Bedanya dengan Mesir adalah bahwa tidak seorangpun di Tunisia ingin
mengecualikan Ennahdha. Setiap partai politik, terutama Nidaa Tounes,
telah mengatakan dengan jelas bahwa Ennahdha akan selalu menjadi bagian
dari lanskap politik Tunisia.”(eramuslim/aljazeera)
10.45
Humas


