10.58
Humas
JAKARTA - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang
Kebijakan Publik, Hidayat Nur Wahid menilai Sekretaris Kabinet Dipo Alam
telah tidak fokus bekerja lantaran mencampuri urusan rumah tangga PKS.
Karena itu, Hidayat meminta Presiden SBY menegur pembantunya tersebut.
Sebagaimana diberitakan, Dipo Alam menyarankan PKS untuk segera
mempercepat pelaksanaan Munas guna mengganti Presiden partai yang kini
dijabat Anis Matta. Menurut Dipo, dengan mengganti Anis, borok-borok PKS
akibat kasus korupsi bisa dibersihkan.
Menurut Hidayat, statemen Dipo Alam sudah terlalu jauh melampaui tupoksi
(tugas pokok dan fungsi) sebagai Seskab. Padahal, sebagai pembantu
Presiden SBY ada banyak hal yang harus dia selesaikan.
"Misalnya, membantu koordinasi antarmenteri, hingga permasalahan TKI,
dimana empat warga Indonesia ditembak di Malaysia," tutur Hidayat yang
juga Ketua Fraksi PKS DPR RI ini.
Hidayat justru mempertanyakan maksud Dipo menyarankan percepatan Munas
tersebut. Ditambah lagi, Dipo juga mengaku berkomunikasi dengan
kader-kader muda PKS yang konon resah dan siap mengambilalih
kepemimpinan PKS.
"Apakah dia ingin memecah belah internal PKS? Ini serius, Pak SBY harus
menegur Seskab. Apalagi kalau Dipo berhubungan dengan aktivis PKS
memakai jam kerjanya sebagai Seskab. Padahal Pak SBY sudah mengingatkan
para pembantunya untuk fokus bekerja. Kalau perlu jangan pulang sebelum
selesai," tandas Hidayat.
Hidayat menambahkan, Dipo Alam tidak perlu mencemaskan soliditas
kader-kader PKS. Kader dan pengurus PKS hingga lini terbawah terbukti
solid. Tidak ada eksodus beramai-ramai, menyusul satu-satunya kasus
dugaan korupsi yang kini masih dalam proses persidangan.
"Pilkada di banyak tempat, PKS menang. Kalau tidak menang, masuk tiga
besar. Pilgub Jawa Barat, Sumatera Utara dan di banyak kabupaten
termasuk yang terkahir di Karanganyar," jelas Hidayat.
Selain itu, lanjut Hidayat, ketika mengumumkan daftar calon sementara
(DCS), KPU meminta masukan dari masyarakat. Hasilnya, KPU mengungkapkan,
tak ada kader PKS yang mempunyai masalah dari sisi hukum.
"Kader PKS yang diajukan oleh masyarakat tidak dianggap memiliki masalah
hukum. Presiden PKS tidak mencalonkan. Pak LHI juga tidak. Lalu kenapa
dikait-kaitkan?" jelasnya.
Hidayat sendiri merasa heran mengapa Dipo Alam tiba-tiba menaruh
perhatian pada kondisi rumah tangga PKS hingga menyarankan kepada PKS
untuk mempercepat Munas.
"Apakah ada bisikan dari Bunda Putri untuk menyampaikan usulan itu?
Kalau demikian, ini tentu menjadi pertimbangan serius. Karena Bunda
Putri ini kan sangat dahsyat, sampai-sampai Pak SBY perlu menggelar
jumpa pers," sentil Hidayat.
Karena itu, sekali lagi Hidayat meminta SBY menegur Dipo Alam. Sebab, Dipo dinilai telah keluar dari jalur tupoksi.
